Blog

BOJONEGORO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro menggelar razia insidentil di sejumlah kamar hunian warga binaan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari akselerasi program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta tindak lanjut petunjuk harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan arahan Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.

Razia digelar secara gabungan dengan melibatkan aparat dari Polres Bojonegoro, Kodim Bojonegoro, dan Brimob Bojonegoro. Petugas menyisir kamar hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menyita sejumlah barang yang dilarang berada di dalam sel, di antaranya benda berbahan tajam seperti paku, baterai, serta kartu remi. Namun demikian, dalam razia tersebut tidak ditemukan adanya narkoba.

Kepala Lapas Kelas 2A Bojonegoro, Hari Winarca, menegaskan bahwa kegiatan penggeledahan merupakan bagian dari langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib).

“Razia di lapas ada dua jenis, yakni rutin dan insidentil. Kali ini sifatnya insidentil sebagai bentuk penguatan pengawasan dan upaya pencegahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga untuk memastikan situasi di dalam lapas tetap aman dan kondusif, terlebih menjelang dan selama bulan Ramadan. Dengan kondisi yang terkendali, warga binaan yang beragama Islam diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang.

Razia berlangsung tertib dan tanpa perlawanan. Barang-barang yang disita langsung diamankan untuk dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku.(*)

Bojonegoro –  Pengurus Daerah Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2025-2030 melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada hari Jum’at, 13 Februari 2026 di TBM Qurrota A’yun Kompleks TK ABA Percontohan.

Mengangkat tema “Literasi untuk Kesejahteraan: Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat Bojonegoro Melalui Budaya Baca”

Forum TBM Bojonegoro berharap agenda Rakerda ini dapat menghasilkan program kerja yang mampu menyasar masyarakat Bojonegoro agar menjadikan aktifitas literasi sebagai gaya hidup, selektif memilih informasi, dan dengan hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dwi Anjarwati selaku ketua Forum TBM Kabupaten Bojonegoro berharap adanya kolaborasi berkelanjutan antara Forum TBM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melalui kegiatan-kegiatan literasi di pendidikan non formal.

“Untuk fokus utama program kita kedepannya adalah kita harus berjalan bersama, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi salah satu cara,” ujarnya.

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Rasmadi, menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pentingnya keberadaan TBM sebagai pendidikan non formal di tengah masyarakat.

“Keberadaan TBM sangat penting. Keberadaannya tidak hanya bermanfaat bagi orang yang sudah mendapatkan pendidikan formal, namun juga bisa dirasakan oleh orang atau anak-anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa garis koordinasi TBM berada di bidang Paud dan Pendidikan non Formal Dinas Pendidikan sehingga perlu adanya upaya menertibkan kembali data administrasi dan profil sebagai upaya keberlanjutan TBM.

“TBM adalah salah satu jenis pendidikan non formal sehingga garis koordinasinya bisa melalui saya. Setelah ini perlu ditertibkan administrasinya,” imbuhnya.

Diketahui, kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan penyerahan bantuan buku cerita anak dari Pusat Perbukuan Kemendikdasmen. Sejumlah 17 anggota TBM menerima bantuan tersebut yang diserahkan secara simbolis oleh Rasmadi selaku Kabid PAUD dan PNF Disdik Kabupaten Bojonegoro.

Setelah pembukaan dan penyerahan buku, kegiatan dilanjutkan dengan Rakerda Forum TBM Kabupaten Bojonegoro yang menentukan program-program prioritas. (*)

Jakarta – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat ini dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Koordinasi ini diperlukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri, Jumat (6/2) ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat ini dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Koordinasi ini diperlukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri, Jumat (6/2) ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Sedang menurut Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga.

Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” beber Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional.

Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. (*)

BOJONEGORO– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Bojonegoro memperketat pengamanan, menggelar apel siaga bersama jajaran TNI dan Polri di halaman Lapas setempat, Guna memastikan situasi tetap kondusif menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Upaya ini dalam menjaga ketertiban ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di dalam lingkungan Lapas selama momentum nataru.

Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro, Hari Winarca menegaskan, stabilitas keamanan di Lapas bukan hanya tanggung jawab internal petugas pemasyarakatan, melainkan hasil kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Kami ingin memastikan seluruh personel siap siaga. Kehadiran rekan-rekan dari TNI dan Polri di sini adalah bentuk sinergi nyata untuk menjamin situasi tetap aman dan terkendali selama Nataru,” ujar Hari Winarca.

Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Efendi Wahyudi menjelaskan, bahwa apel siaga ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan tindak lanjut dari instruksi resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

“Kewaspadaan harus ditingkatkan berkali-kali lipat. Kami menekankan pada penguatan sistem pengamanan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di Bojonegoro ini,” tegas Efendi.

Efendi juga mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana pengamanan yang dimiliki Lapas Bojonegoro. Ia mengingatkan petugas agar tetap humanis namun tegas dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Dengan dilaksanakannya apel siaga ini, diharapkan masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, merasa tenang,” pungkasnya.(*)

Bojonegoro – Polda Jawa Timur kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira menengah dan perwira pertama di jajarannya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Kapolda Jawa Timur Nomor ST/1579/XII/2025 tertanggal 23 Desember 2025, sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel.

Rotasi dan mutasi tersebut juga menyasar Polres Bojonegoro, dengan pergantian tiga pejabat utama (PJU) dan satu kapolsek.

Kasi Humas Polres Bojonegoro, AKP Karyoto, membenarkan adanya mutasi tersebut saat dikonfirmasi pada Minggu (3/1/2026). Ia menyebut mutasi merupakan hal yang wajar dalam tubuh Polri.

Dalam surat keputusan tersebut, Kompol Muslih yang sebelumnya menjabat Kasiwas Polres Bojonegoro, dimutasi sebagai Analis Kebijakan Pertama Bidang SDM Polres Bojonegoro.

Jabatan Kasiwas selanjutnya diemban oleh AKP Moch Safii, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Kawasan Gayam Polres Bojonegoro.

Sementara itu, posisi Kapolsek Kawasan Gayam kini diisi oleh IPTU Amirul Mukminin, yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polres Sumenep.

Pada jajaran lalu lintas, Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Deni Eko Prasetyo digantikan oleh AKP Satria Dwi Aryanto, yang sebelumnya menjabat Kanit Regident Satlantas Polresta Banyuwangi.

AKP Deni Eko Prasetyo selanjutnya mendapat penugasan baru di Polda Jawa Timur sebagai Kasubbagdiapers Bag Dalpers Ro SDM.

Sedangkan pada jajaran reserse kriminal, Kasat Reskrim AKP Bayu Adjie Sudarmono digantikan oleh AKP Cipto Dwi Leksana, yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Kediri Kota.

AKP Bayu Adjie Sudarmono sendiri melanjutkan tugas barunya sebagai Panit II Unit I Subdit I Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Terkait pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab), AKP Karyoto menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dan perintah langsung dari Kapolres Bojonegoro. (Red)

Bojonegoro – Menyikapi pernyataan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026), terkait kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden RI dan tidak berbentuk kementerian, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro, KH. Alamul Huda, menyatakan dukungannya.

KH. Alamul Huda menilai, posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga independensi dan profesionalisme institusi kepolisian. Struktur tersebut dinilai mampu mencegah intervensi kepentingan politik sektoral, sehingga Polri dapat bekerja secara objektif dan bertanggung jawab sebagai alat negara.

“Independensi Polri menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan bekerja secara amanah dan profesional, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan adil serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang,” ujar Gus Huda, sapaan akrabnya, Kamis (29/1/2026).

Gus Huda menambahkan, dalam perspektif keislaman, penegakan hukum harus berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan. Menurutnya, hukum tidak boleh bersifat diskriminatif, melainkan harus melindungi seluruh elemen bangsa demi terciptanya ketertiban, kedamaian, serta persatuan nasional.

Lebih lanjut, Gus Huda menilai peran Polri sangat strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, ia berharap Polri terus meningkatkan integritas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan komitmen yang disampaikan Kapolri dalam RDP bersama Komisi III DPR RI. (*)